Caleg Dumai: Panwaslu Tak Mengerti Demokrasi
Selasa, 04 Februari 2014 13:08
Ir Muhammad Hasbi
DUMAI (POG) - Ajang pesta demokrasi Indonesia, Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tahun 2014 di ambang pintu. Seiring dengan itu semakin banyak wajah-wajah bermunculan menawarkan diri agar bisa dipilih masyarakat untuk duduk dikursi legislatif di tingkat Nasional, Provinsi, maupun kabupaten/Kota. Hanya saja dalam realisasinya, pelaksanaan demokrasi tersebut dihalang-halangi dan dibatasi oleh Panwaslu yang melarang pemasangan baliho dan iklan di media massa.
"Ini sama saja Panwaslu tidak mengerti dengan demokrasi, sebab orang ingin bersosialisasi dengan menggunakan baliho tetapi mengapa dilarang. Biarkan saja, mereka, sebab yang memilihkan masyarakat sekitar. Bagaimana orang ingin memilih wakilnya untuk duduk di DPRD kalau mereka tak tahu siapa yang akan dipilih," kata Muhammad Hasbi Caleg DPRD Dumai dari Partai Hanura.
Kalau warga dilarang untuk mengetahui siapa calegnya yang akan dipilih dalam Pemilu Legislatif di Bulan April 2014 mendatang, bisa jadi masyarakat akan "memilih kucing di dalam karung".
Ya, kalau di jalan-jalan protokol dilarang memasang baliho, dapat ditolerir sebab akan menganggu pemandangan dalam berlalulintas, lalu kenapa di gang-gang juga dilarang. Hal ini sangat riskan sekali, sebab seharusnya warga tahu siapa yang akan dipilih, namun ketika dilarang warga jadi tak tahu siapa yang akan dipilih dalam Pemilu legislatif mendatang.
"Kita berharap masyarakat bisa benar-benar selektif. Dan yang terpenting, jangan tergiur dengan politik uang (money politic). Karena, apabila seorang Caleg ketika pencalonannya sudah merasa terbebani, maka ketika dirinya duduk sebagai anggota DPRD, tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat," tandasnya.
"Saya tidak setuju jika Panwaslu melakukan pembersihan dan penertiban baliho dalam alat peraga pasangan caleg yang sudah terpasang, karena tindakan tersebut sangat mengekang makna dari demokrasi. jangan menjadi demokrasi arogan yang tidak memikirkan hak masyarakat untuk memilih," kata Hasbi.
Kalau masa sosialisasi dibatasi, bagaimana para caleg tersebut bisa diketahui oleh masyarakat sementara kegiatan Pileg tentang beberapa bulan lagi. Biarkan masyarakat yang memilih, jangan mereka dibatasi untuk memilih. (pog/zie)
BACA JUGA
KOMENTAR