Eks Kadishub Kepulauan Meranti Dipanggil Jaksa

Kamis, 14 September 2017 18:21

MERANTI- Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepulauan Meranti Hariadi SSt MT, dipanggil pihak Kejaksaan Kepulauan Meranti terkait permasalahan terbengkalainya proyek pembangunan Dermaga Sungai Tohor Barat.

Dermaga yang dilaksanakan pengerjaannya sejak tahun 2014 hingga 2015 silam, sudah mulai diusut aparat penegak hukum di Meranti.

Pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau dengan biaya sebesar Rp 3,5 Miliar, melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Kepulauan Meranti, bersumber dari dana DAK 2015 disinyalir hingga kini pengerjaannya terbengkalai.

Pelaksanaan pembangunan Dermaga Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur tahap awal dimulai 2014 silam, dengan pagu anggaran Rp 499 Juta, kemudian dilanjutkan pada pertengahan tahun 2015 dengan biaya Rp 3,5 Milyar.

Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Meranti Roy Modino SH, melalui Penyidik Pidana Khusus Kejari Kepulauan Meranti, Robby Prsetya SH MH, Rabu (13/9/2017) membenarkan adanya pemanggilan tersebut.

Hariadi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kepulauan Meranti telah dipanggil pihak kejaksaan Kepulauan Meranti pada Rabu 23 Agustus 2017 lalu.

"Sejumlah rekanan telah kita lakukan pemanggilan termasuk Hariadi sebagai pengguna anggarannya dan Hariadi masih status terperiksa," ujar Robby.

Dijelaskan Robby, selain Hariadi, Kejaksaan juga telah memanggil sekitar 15 terperiksa lainnya.

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa sebagai fasilitas umum, Dermaga merupakan sarana penting dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti terutama diwilayah yang tersebar di empat pulau.

Namun, berbeda dengan apa yang dirasakan masyarakat Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, warga keluhkan pembangunan dermaga yang pekerjaan pembangunan pada tahun 2014 lalu hingga kini belum dapat dinikmati.

Pembangunan menelan biaya Rp 3,5 Miliar itu terkesan diterlantarkan sehingga masyarakat menyayangkan tidak dapat menggunakan sarana umum tersebut.

Kepala Desa Sungai Tohor Barat, Nordiansor saat dihubungi RiauGreen.com, beberapa waktu lalu menyampaikan benar adanya sejumlah warga yang mempertanyakan kepada pihaknya terkait pembangunan dermaga yang tak kunjung selesai tersebut.

"Memang ada masyarakat yang mengeluh dan bertanya kepada saya mengapa jembatan itu tidak siap-siap pak kades. Jadi saya jawab yang bekerja itukan kontraktor, kalau kami ya ingin secepatnya pembangunan itu selesai," ungkap Nordiansor.(rgc/moc)