Bupati Meranti Gelar Dialog dengan Warga Mentiasa

Rabu, 18 Maret 2015 18:00
BAGIKAN:
MERANTI - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan MSi tidak menampik banyak aspirasi masyarakat di perdesaan yang tidak terakomodir, hal itu tak lain karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah kabupaten. Selain itu, terjadinya pencoretan saat pembahasan dengan legislatif karena dinilai ada yang harus diprioritaskan.

Masalah ini turut menjadi perhatian Pemda Meranti karena ketika turun kelapangan ternyata banyak kebutuhan-kebutuhan strategis masyarakat yang tidak terakomodir. Guna mengantisipasi hal itu, Bupati melalui Program Meranti Mandiri (PMM) yang mulai dilaksanakan tahun depan akan memberikan bantuan 1.5 Miliar Perdesa/Tahun, dengan dana ini segala kebutuhan strategis masyarakat dibidang infrastruktur desa dapat dibangun.

"Untuk pembangunan Desa, Pemerintah Daerah sudah menyiapkan dana 700-900 juta, jangan sampai desa tidak kebagian anggaran pembangunan dari Kabupaten," ujar Bupati saat berdialog bersama warga Desa Mantiasa, Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Hadir dalam temu ramah tersebut, Camat Tebing Tinggi Barat Rizki Hidayat, Kades Desa Mantiasa Misran SH, tokoh masyarakat H. Mustofa, Anggota BPD, Ketua RT/RW dan ratusan warga setempat.

Diakui Bupati, ia lebih cenderung menyerahkan dana pembangunan desa langsung ke tingkat desa dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan kepala desa untuk menentukan program apa yang akan dibuat dan mengerjakannya langsung. Selama ini anggaran desa berada di tingkat SKPD. Untuk melaksanakan program butuh proses panjang seperti lelang dan dikerjakan oleh kontraktor dan tak jarang dalam penetapan pemenang terjadi ribut dan demo.

"Saya lebih cenderung dana pembangunan langsung dialokasikan ke desa. Silahkan masyarakat laksanakan program prioritasnya, guna menjamin pembangunan yang dilaksanakan sesuai harapan," ujar Bupati.

Selain itu Bupati menilai jika proyek pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat hasilnya akan optimal. Berkaca pada program PNPM Mandiri dimana proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan hasilnya sangat baik dan memuaskan. "Jika diserahkan kepada pihak ketiga banyak dikeluhkan masyarakat karena kwalitas ya sangat buruk," ujar Bupati mencontohkan proyek semenisasi SMP 2 Tebing Tinggi Barat yang baru dibangun sudah retak-retak.

Kepada masyarakat Desa Mantiasa yang dimekarkan sejak tahun 2012 lalu, pemerintah konsen memacu percepatan pembangunan ditingkat desa. Namun saat ini konsentrasi Pemda difokuskan pada daerah yang berada dipesisir seperti Merbau dan Rangsang dalam rangka pemerataan pembangunan. "Didaerah pesisir ternyata masih banyak desa yang belum tersentuh pembangunan jadi kita akan fokus disana dulu," ucap Bupati.

Meski begitu bagi daerah yang berada dekat dengan kota tetap mendapat perhatian, seperti saat ini jalan-jalan yang berada di kota tengah dilakukan Hotmix nanti mulai tahun 2016 akan terus berlanjut sampai ketingkat desa. "Kita harapkan desa juga mampu berkembang jadi perkotaan," papar Bupati.

Khusus di Desa Mantiasa yang tergolong memiliki tanah yang subur, Bupati meminta Dinas Pertanian dan Peternakan serius mengembangkan potensi pertanian terutama kebutuhan pokok masyarakat. "Jangan sampai masyarakat disini beli sayur saja impor dari daerah lain, kita ingin potensi pertanian, peternakan kedepan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat," ulasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menghimpun berbagai masukan dari masyarakat, seperti yang disampaikan Nurhasanah selaku Kepala Madrasah Aliyah yang mengaku belum memiliki ruang belajar representatif, Kades meminta dibangunkan Kantor Kades Baru, Semenisasi jalan dari Mantiasa sepanjang 8 KM, Pembangunan Tanggul antisipasi banjir, serta bantuan sumur Bor.

Menyikapi hal itu Bupati akan mengupayakan masuk dalam anggaran tahun depan, untuk jalan mengatakan akan membangun jalan koneksi yang menghubungkan dari desa satu kedesa lain, masalah tanggul yang tidak masuk dalam Musrenbang akan dianggarkan tahun depan, sementara sumur bor dipersilahkan memasukan usulkan karena Pemda punya anggaran, khusus untuk pondok pesantren dan MDA akan dikoordinasikan dengan Kementerian Agama melalui APBN karena tidak bisa dibantu langsung. "Kita tidak bisa membantu langsung karena bisa menyebabkan masalah, MDA dan Pesantren dibawah Kementerian Agama," jelas Bupati.

Sementara menyangkut Kantor Desa Bupati berharap jangan adalagi desa pemekaran di Meranri yang tidak memiliki kantor desa yang representatif. "Saya tidak ingin desa pemekaran tidak memiliki kantor desa, silahkan gunakan dana PMM untuk membangunya,"ujar Bupati yang disambut gembira oleh warga. (hms)
BAGIKAN:
KOMENTAR