DPRD Bengkalis Kecam Sikap Kabiro Keuangan Pemprov Riau

Minggu, 23 Maret 2014 14:52

BAGIKAN:

Erwin Syah Putra (PesisirOne Group)

Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah

BENGKALIS, POG - Kisruh APBD Bengkalis tahun 2014 sudah memasuki bulan kedua, sejak pengajuan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) oleh Bupati Bengkalis ke Gubernur Riau. Situasi tersebut ikut diperkeruh oleh Kepala Biro Keuangan (Kabiro) Keuangan dan Asset Daerah Pemprov Riau Jonli yang selalu menggiring opini di media massa, tanpa melakukan komunikasi dua arah ke Bengkalis.

"Sejak pertengahan Februari lalu, Kabiro Keuangan Pemprov Riau Pak Jonli selalu menggiring statement di media massa soal APBD Bengkalis tahun 2014 yang menggunakan Perkada. Pernyataan-pernyataan sepihak sudah beberapa kali dikeluarkan yang bersangkutan, terkesan menggiring opini yang kurang bagus kepada masyarakat Bengkalis," kecam Jamal Abdillah, Ketua DPRD Bengkalis, dengan nada kesal Minggu (24/3) terkait kisruh APBD tahun ini.

Seharusnya, sebagai pejabat di tingkat Provinsi, Kabiro Keuangan jangan memperkeruh situasi dengan mengeluarkan pernyataan yang membingungkan. Sebahagian anggota dewan di Bengkalis juga heran, ada upaya penggiringan opini dari Kabiro keuangan tersebut supaya APBD Bengkalis tahun ini menggunakan Perkada, termasuk menjamin kepada Gubernur Riau kalau APBD Bengkalis sudah tidak ada masalah.

Disebut Jamal, sebelum Kabiro mengajukan Perkada ke Gubernur supaya ditandatangani beberapa hari lalu seharusnya berkomunikasi dengan DPRD Bengkalis. Barulah setelah 22 anggota dewan menghadap Gubri menyampaikan klarifikasi serta persoalan yang terjadi, Gubri memahami situasi APBD Bengkalis sehingga Gubri meminta supaya APBD disahkan di DPRD.

"Sangat kita sesalkan, ada upaya yang kurang bijak dari Kabiro Keuangan Pemprov Riau dalam mengatasi kemelut APBD Bengkalis ini. Pak Jonli hanya menerima masukan sepihak, tanpa ada konfirmasi sama sekali ke kita, kecuali ada beberapa anggota dewan yang kenal beliau dan melakukan komunikasi, tetapi tidak secara resmi ke institusi DPRD," papar politisi PKS itu menyasalkan.

Senada dengan itu, pemuka masyarakat Bengkalis, H. Efendi Buntat juga menyatakan keheranannya dengan sikap Kabiro Keuangan Pemprov Riau yang terkesan hanya mengakomodir sebelah pihak. Padahal, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Kabiro Keuangan Pemprov Riau itu berpotensi memicu masalah lebih meluas lagi, karena APBD itu menyangkut hajat hidup orang banyak.

H.Effendi Buntat juga menyarankan kepada Bupati dan DPRD Bengkalis supaya lebih mengedepankan musyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam penyelesaian sengketa APBD. Apabila kedua belah pihak tetap mengedepankan sikap masing-masing alamat APBD tahun ini bakal terancam lebih lama baru direalisasikan.

"Dari dahulu penyelesaian masalah di Republik ini selalu menggunakan azas musyawarah untuk mufakat, bukan mau menang sendiri. Karena seorang pemimpin/negarawan pasti menempuh jalur yang elegan dengan bermusyawarah menggunakan kepala dingin, bukan malah menonjolkan arogansi kekuasaan yang dimiliki, termasuk menyelesaikan benang kusut APBD Bengkalis ini," saran Buntat.(POG/win)

BAGIKAN: