BENGKALISONE, BOC -Terkait pemerintah desa yang terlibat dengan persoalan hukum, Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh mengancam akan mengambil sanksi tegas dan sepenuhnya menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengatasi hal tersebut.

Hal itu disampaikannya, kepada wartawan usai melantik 5 kepala desa dan 2 pejabat sementara kepala desa, di Wisma Daerah Jalan Antara Bengkalis, Selasa (4/11) kemarin.

“Apapun persoalan kalau sudah menyangkut masalah hukum, saya serahkan langsung aparat hukum untuk memproses hal tersebut. Dan kita tetap meminta kepada aparat hukum untuk bekerja dengan baik dalam menangani masalah yang diselidiki. Tentu kita berharap juga azas praduga tak bersalah tetap dilakukan, sehingga apa bila nanti di dalam pengadilan atau proses itu ditemukan memang bersalah, maka memang akan kita pecat,” jelas Bupati.

Sebagai langkah untuk mengisi kekosongan bagi desa-desa yang bermasalah dan belum bisa melakukan pemilihan kepala desa secara langsung, maka Pemerintah Daerah melakukan pengangkatan pejabat Pelaksana Tugas (Plt) kepala Desa. Hal ini dimaksud agar proses pelayanan di desa tetap berjalan dengan baik.

“Jadi melihat itu, kita harus mengambil langkah untuk melantik pejabat untuk menjabat sementara dalam mengelola desa yang belum bisa melakukan Pilkades, dan seperti adanya kepala desa yang bermasalah,” sebut Herliyan.

Sementara itu, Herliyan juga menyebutkan, bahwa sebagai masyarakat desa, sangat diharapkan untuk selalu mengontrol jalannya roda pemerintahan desanya masing-masing. Karena mengingat kucuran dana yang di berikan ke tiap-tiap desa sangat besar, selain pihak-pihak terkait, masyarakat juga harus memiliki peran dalam mengawasi jalannya pembangunan desa sesuai poksinya.

“Masyarat Desa juga harus perperan, terlebih para anggota BPD (badan Pemusyawaratan Desa,red). Ini dimaksud agar proses pembangunan di desa mampu terealisasi sesuai aturan dan kesepakatan yang talah di lakukan,” pungkas Herliyan.(Gus)