- Home
- Pemerintah Daerah
- YLPK Minta Dirut PLN Turun Tangan Atasi Krisis Listrik di Meranti
YLPK Minta Dirut PLN Turun Tangan Atasi Krisis Listrik di Meranti
Kamis, 17 Juli 2014 12:13
BAGIKAN:
Pesisir One Group
SELATPANJANG, MOC - Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kabuaten Kepulauan Meranti meminta Direktur PT PLN agar turun tangan mengatasi kelistrikan di Kepulauan Meranti yang tak kunjung usai. Hal itu ditegaskan setelah PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR) dinilai tak mampu mengatasi krisis listrik di Meranti.
Sebagaimana disampaikan Ketua YLPK Kepulauan Meranti, Mulyono SE, ketika ditemui di Selatpanjang, Rabu (16/7/2014).
"Pada saat ini kita sangat kecewa dengan pelayanan PLN Rayon Selatpanjang Cabang Dumai yang melakukan pemadaman bergilir secara berlarut-larut," kata Mulyono.
Akibat pemadaman yang semakin menjadi-jadi ini pula, lanjut Mulyono, kerugian materil mulai mencekik, dimana banyak peralatan elektronik rusak, sistem pelelangan kontrak yang harus ditunjang dengan listrik menjadi terganggu, dan beberapa kerugian-kerugian lainnya.
Selain itu, tujuan pemekaran Meranti agar masyarakat lebih baik dalam hal merasakan penerakan hingga saat ini belum didapatkan secara maksimal oleh masyarakat. Malah masyarakat telah memberikan kewajiban-kewajiban selama menjadi pelanggan PLN.
Atas kerugian-kerugian ini pula lah, kata Mulyono, kemarin mereka telah mengirim surat dengan nomor surat YLPK no 127/YLPK/VII/2014 untuk menanyakan perihal tentang permasalahan pemadaman dan data kontrak pengadaan mesin oleh PLN WRKR untuk PLN Rayon Selatpanjang. Penyuratan oleh YLPK ini sesuai amanat UU No 8 tahun 1999 tentang pengawasan barang jasa dan pelayanan publik.
"Atas surat kami itu pula, jawaban PLN Rayon Selatpanjang mengatakan tidak ada wewenang untuk memberikan apa yang kita minta. Di sini terkesan mereka melelang tidak terbuka dan tidak mau diawasi oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Sisi transparan itu yang tak ada di PLN," kata Mulyono.
Di sini YLPK menilai pihak PLN baik WRKR maupun Rayon Selatpanjang hanya bisa berjanji tanpa bisa menepati. PLN berjanji mereka bisa menutupi kekurangan (defisit) listrik di Meranti namun, hingga saat ini permasalahan pemadaman makin terasa parah.
Atas kekesalan dan kerugian yang disebabkan PLN ini pula, YLPK meminta pihak Direktur PT PLN Pusat agar bisa mengintervensi kinerja PLN WRKR khususnya Rayon Selatpanjang yang mana sampai saat ini penambahan mesin oleh PLN tidak ada kejelasan.
"Ada apa dalam pengadaan mesin itu, dan kontrak yang kita minta sebagai pihak pengawasan juga tidak diakomodir. Kita ingin tahu semuanya agar bisa kita informasikan ke masyarakat dimana kesalahannya kok sampai hari ini kelistrikan di Meranti makin parah," ujar Mulyono pula.
Setelah tidak diakomodir dalam waktu dekat ini YLPK Meranti akan menyurati Komisi III DPRD Meranti dan Asisten II Setdakab Meranti untuk melakukan rapat komunikasi dengan seluruh pemuka masyarakat meranti dalam hal mencari langkah lanjut terkait kelistrikan di Meranti ini.
"Kita akan tempuh jalur-jalur yang baik penyelesaiannya. Kita minta pihak PLN komitmen dalam hal ini, jangan sampai didemo lagi baru aliran listrik normal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau di demo lagi, untuk itu tolonglah PLN pusat turun tangan secepatnya," tuturnya.(GRC/RED)
Sebagaimana disampaikan Ketua YLPK Kepulauan Meranti, Mulyono SE, ketika ditemui di Selatpanjang, Rabu (16/7/2014).
"Pada saat ini kita sangat kecewa dengan pelayanan PLN Rayon Selatpanjang Cabang Dumai yang melakukan pemadaman bergilir secara berlarut-larut," kata Mulyono.
Akibat pemadaman yang semakin menjadi-jadi ini pula, lanjut Mulyono, kerugian materil mulai mencekik, dimana banyak peralatan elektronik rusak, sistem pelelangan kontrak yang harus ditunjang dengan listrik menjadi terganggu, dan beberapa kerugian-kerugian lainnya.
Selain itu, tujuan pemekaran Meranti agar masyarakat lebih baik dalam hal merasakan penerakan hingga saat ini belum didapatkan secara maksimal oleh masyarakat. Malah masyarakat telah memberikan kewajiban-kewajiban selama menjadi pelanggan PLN.
Atas kerugian-kerugian ini pula lah, kata Mulyono, kemarin mereka telah mengirim surat dengan nomor surat YLPK no 127/YLPK/VII/2014 untuk menanyakan perihal tentang permasalahan pemadaman dan data kontrak pengadaan mesin oleh PLN WRKR untuk PLN Rayon Selatpanjang. Penyuratan oleh YLPK ini sesuai amanat UU No 8 tahun 1999 tentang pengawasan barang jasa dan pelayanan publik.
"Atas surat kami itu pula, jawaban PLN Rayon Selatpanjang mengatakan tidak ada wewenang untuk memberikan apa yang kita minta. Di sini terkesan mereka melelang tidak terbuka dan tidak mau diawasi oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Sisi transparan itu yang tak ada di PLN," kata Mulyono.
Di sini YLPK menilai pihak PLN baik WRKR maupun Rayon Selatpanjang hanya bisa berjanji tanpa bisa menepati. PLN berjanji mereka bisa menutupi kekurangan (defisit) listrik di Meranti namun, hingga saat ini permasalahan pemadaman makin terasa parah.
Atas kekesalan dan kerugian yang disebabkan PLN ini pula, YLPK meminta pihak Direktur PT PLN Pusat agar bisa mengintervensi kinerja PLN WRKR khususnya Rayon Selatpanjang yang mana sampai saat ini penambahan mesin oleh PLN tidak ada kejelasan.
"Ada apa dalam pengadaan mesin itu, dan kontrak yang kita minta sebagai pihak pengawasan juga tidak diakomodir. Kita ingin tahu semuanya agar bisa kita informasikan ke masyarakat dimana kesalahannya kok sampai hari ini kelistrikan di Meranti makin parah," ujar Mulyono pula.
Setelah tidak diakomodir dalam waktu dekat ini YLPK Meranti akan menyurati Komisi III DPRD Meranti dan Asisten II Setdakab Meranti untuk melakukan rapat komunikasi dengan seluruh pemuka masyarakat meranti dalam hal mencari langkah lanjut terkait kelistrikan di Meranti ini.
"Kita akan tempuh jalur-jalur yang baik penyelesaiannya. Kita minta pihak PLN komitmen dalam hal ini, jangan sampai didemo lagi baru aliran listrik normal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau di demo lagi, untuk itu tolonglah PLN pusat turun tangan secepatnya," tuturnya.(GRC/RED)
BAGIKAN:
KOMENTAR
Senin, 06 Mei 2024 14:10
DPC HNSI Rohil Siap Dukung Pemerintah Jaga Kamtibmas Kondusif Jelang Pemilukada 2024
Copyright © 2014-2024 bengkalisone.com, All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified
Beranda
Tentang Kami
Disclaimer
Pedoman Media Siber
Iklan
RSS
