- Home
- Pemerintah Daerah
- Penggunaan ADD Rentan Masalah, Kades Diminta Profesional dan Transparan
Penggunaan ADD Rentan Masalah, Kades Diminta Profesional dan Transparan
Selasa, 26 Agustus 2014 13:08
BAGIKAN:
SELATPANJANG, MOC - Kepala Desa diminta bekerja profesional dan transparan dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa (ADD). Pasalnya penggunaan ADD seringkali menimbulkan permasalahan.
Demikian disampaikan Ketua komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) kabupaten Meranti, Dedi Putra SHi, kepada wartawan, Senin (25/8/2014). Dedi mengharapkan sekaligus menggingatkan kepada seluruh kepala desa di wilayah Kepaaulauan Meranti, agar bekerja secara profesional dan transparan dalam pengunaan ADD. Harapan itu disampai Dedi terkait adanya beberapa tokoh masyarakat dan BPD yang mengajukan surat usulan pemberhentian kepala Desa Maini Darul Aman KecamatanTebingTinggi Barat, belum lama ini.
"Kedepanyan kita mengharapkan tidak ada lagi masyarakat desa lain mengajukan hal yang sama. Untuk itu kita mengingatkan seluruh kepala desa bisa bekerja dengan profesional dan transparan," kata Dedi Putra.
Ditambahkan politisi PPP itu lagi, kepala desa juga diminta untuk dapat merangkul seluruh masyarakat, terlepas tim atau tidak karena seluruh warga di desa tersebut merupakan masyarakatnya dalam istilah lainya kepala desa tidak boleh menganaktirikan kelompok atau tim-tim tertentu.
"Karena semuanya itu merupakan warga desa tersebut, dalam memimpin masyarakat kepala desa harus bisa melepaskan kepentingan-kepentingan politik," katanya lagi.
Selain itu, disampaikan Dei pula, kepala desa hendaknya dapat memanfaatkan pembekalan-pembekalan yang telah di berikan melalui pelatihan yang telah diberikan, selain itu kepala desa juga diminta selalu berkoordinasi dengan pihak PMD kabupaten selaku pembina, karena bagaimanapun masing-masing kepala desa itu merupakan ujung tombak pembangunan daerah. pasalnya kenyaman kesejahteraan dan kemajuan desa itu akan mejadi tolok ukur bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan Masyarakatnya.
"Saat ini anggaran ADD semakin besar, jadi perlu adanya ketransparean dan profesional masing-masing kepala desa dalam mengelola anggaran ADD tersebut, sehingga tidak menimbulkan persolan di kemudian hari. Beberapa laporan yang sudah pernah kita terima selama ini dalam penggunaan ADD tersebut tidak dilakukan pembahasan di BPD terlebih dahulu. Meskipun secara yuridis formal sudah memenuhi persyaratan, namun dari sisi akuntabilitas belum tentu. Untuk itu, kita harapkan kepada pihak terkait untuk dapat melakukan evaluasi kembali dalam pengelolan ADD apakah sudah benar-benar akuntabel dan transparan dengan melibatkan masyarakat. Sehingga tidak ada lagi terjadi pelangaran-pelangaran di masing-masing desa," harapnya.
Demi terlaksananya pemerintahan desa yang sesuai dengan harapan, kedepannya Pemkab Kepulauan Meranti hendaknya dapat menata dengan baik sistem otonomi desa, terutama dalam meningkatkan kemampuan aparat desa termasuk BPD nya.
"Kita inginkan otonomi desa benar-benar dapat diterapkan dengan baik, profesional dan transparan," ujarnya. (GRC/RED)
Demikian disampaikan Ketua komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) kabupaten Meranti, Dedi Putra SHi, kepada wartawan, Senin (25/8/2014). Dedi mengharapkan sekaligus menggingatkan kepada seluruh kepala desa di wilayah Kepaaulauan Meranti, agar bekerja secara profesional dan transparan dalam pengunaan ADD. Harapan itu disampai Dedi terkait adanya beberapa tokoh masyarakat dan BPD yang mengajukan surat usulan pemberhentian kepala Desa Maini Darul Aman KecamatanTebingTinggi Barat, belum lama ini.
"Kedepanyan kita mengharapkan tidak ada lagi masyarakat desa lain mengajukan hal yang sama. Untuk itu kita mengingatkan seluruh kepala desa bisa bekerja dengan profesional dan transparan," kata Dedi Putra.
Ditambahkan politisi PPP itu lagi, kepala desa juga diminta untuk dapat merangkul seluruh masyarakat, terlepas tim atau tidak karena seluruh warga di desa tersebut merupakan masyarakatnya dalam istilah lainya kepala desa tidak boleh menganaktirikan kelompok atau tim-tim tertentu.
"Karena semuanya itu merupakan warga desa tersebut, dalam memimpin masyarakat kepala desa harus bisa melepaskan kepentingan-kepentingan politik," katanya lagi.
Selain itu, disampaikan Dei pula, kepala desa hendaknya dapat memanfaatkan pembekalan-pembekalan yang telah di berikan melalui pelatihan yang telah diberikan, selain itu kepala desa juga diminta selalu berkoordinasi dengan pihak PMD kabupaten selaku pembina, karena bagaimanapun masing-masing kepala desa itu merupakan ujung tombak pembangunan daerah. pasalnya kenyaman kesejahteraan dan kemajuan desa itu akan mejadi tolok ukur bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan Masyarakatnya.
"Saat ini anggaran ADD semakin besar, jadi perlu adanya ketransparean dan profesional masing-masing kepala desa dalam mengelola anggaran ADD tersebut, sehingga tidak menimbulkan persolan di kemudian hari. Beberapa laporan yang sudah pernah kita terima selama ini dalam penggunaan ADD tersebut tidak dilakukan pembahasan di BPD terlebih dahulu. Meskipun secara yuridis formal sudah memenuhi persyaratan, namun dari sisi akuntabilitas belum tentu. Untuk itu, kita harapkan kepada pihak terkait untuk dapat melakukan evaluasi kembali dalam pengelolan ADD apakah sudah benar-benar akuntabel dan transparan dengan melibatkan masyarakat. Sehingga tidak ada lagi terjadi pelangaran-pelangaran di masing-masing desa," harapnya.
Demi terlaksananya pemerintahan desa yang sesuai dengan harapan, kedepannya Pemkab Kepulauan Meranti hendaknya dapat menata dengan baik sistem otonomi desa, terutama dalam meningkatkan kemampuan aparat desa termasuk BPD nya.
"Kita inginkan otonomi desa benar-benar dapat diterapkan dengan baik, profesional dan transparan," ujarnya. (GRC/RED)
BAGIKAN:
KOMENTAR
Copyright © 2014-2024 bengkalisone.com, All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified
Beranda
Tentang Kami
Disclaimer
Pedoman Media Siber
Iklan
RSS
