- Home
- Pemerintah Daerah
- Kadishut Rohil Buka Rakor Pemantapan Kawasan Hutan
Kadishut Rohil Buka Rakor Pemantapan Kawasan Hutan
Senin, 22 September 2014 15:52
BAGIKAN:
BAGANSIAPIAPI, ROC - Kepala Dinas Kehutanan Rokan Hliir Rahmatul
Zamri, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (rakor) Pemantapan Kawasan
Hutan. Rakor tersebut diisi narasumber dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan
(BPKH) wilayah XIX, pihak Kehutanan Provinsi Riau dan Dinas Kehutanan
Rohil, dengan 30 peserta, camat dan penghulu.
Dalam pengarahannya, Ramhatul Zamri, Senin (22/9/14) di ruang Napangga, Hotel Lion, Bagansiapiapi mengatakan, ada dua system dasar perencanaan pembangunan, UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Perencanaan Tata Ruang.
Namun, perencanaan tata ruang sering tertinggal, sehingga, banyak diantara pembangunan yang telah dibuat berada dalam kawasan hutan, kedepan perlu dalam dokumen perencanaan satu kotak, kesesuaian dengan RTRW. “Pembangunan yang dilaksanakan banyak yang menyalahi tata ruang,” katanya.
Kaitan dengan itu, Rahamatul juga meningatkan camat dan penghulu agar tidak sembarangan mengeluarkan surat tanah sebagai legalitas kepemilikan lahan bagi masyarakat.
Sementara itu, tiga narasumber, Gunadi dari BPHK Wilayah XIX, Edi dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Rahmatul Zamri, Kepala Dinas Kehutanan Rohil, mendapat respon dari peserta sehingga waktu tidak cukup. (RED)
Dalam pengarahannya, Ramhatul Zamri, Senin (22/9/14) di ruang Napangga, Hotel Lion, Bagansiapiapi mengatakan, ada dua system dasar perencanaan pembangunan, UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Perencanaan Tata Ruang.
Namun, perencanaan tata ruang sering tertinggal, sehingga, banyak diantara pembangunan yang telah dibuat berada dalam kawasan hutan, kedepan perlu dalam dokumen perencanaan satu kotak, kesesuaian dengan RTRW. “Pembangunan yang dilaksanakan banyak yang menyalahi tata ruang,” katanya.
Kaitan dengan itu, Rahamatul juga meningatkan camat dan penghulu agar tidak sembarangan mengeluarkan surat tanah sebagai legalitas kepemilikan lahan bagi masyarakat.
Sementara itu, tiga narasumber, Gunadi dari BPHK Wilayah XIX, Edi dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Rahmatul Zamri, Kepala Dinas Kehutanan Rohil, mendapat respon dari peserta sehingga waktu tidak cukup. (RED)
BAGIKAN:
KOMENTAR
Copyright © 2014-2024 bengkalisone.com, All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified
Beranda
Tentang Kami
Disclaimer
Pedoman Media Siber
Iklan
RSS
