Sudah Pensiun 16 Tahun, Prabowo Bantah Kerahkan Babinsa untuk Pemenangannya
Senin, 09 Juni 2014 00:37
BAGIKAN:
PESISIRONE GROUP/kompas.com
JAKARTA, PESISIRONE.com - Pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, membantah mengerahkan Bintara Pembina Desa untuk mengarahkan pilihan warga, terutama warga Tionghoa di Jakarta. Prabowo menyatakan sudah tak punya jalur komando dan Hatta menyebut ada upaya pecah-belah dalam isu ini.
"Saya tidak tahu (siapa) yang mengerahkan, yang jelas bukan kami," kata Prabowo usai menerima dukungan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Sabtu (7/6/2014) sebagaimana dikutip Antara, Minggu (8/6/2014).
Prabowo menegaskan pula bahwa dia sudah tak punya kewenangan memerintah anggota TNI karena dia sudah pensiun. "Saya tidak punya jalur lagi ke sana (TNI) karena sudah pensiun sejak 16 tahun yang lalu," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah warga mengaku didatangi Babinsa dan menanyakan pilihan capres-cawapres dalam Pemilu Presiden 2014. Anggota Babinsa tersebut disebut mendata pilihan warga yang dan cenderung mengarahkan pilihan kepada capres-cawapres nomor urut satu, Prabowo-Hatta.
Sementara itu, Hatta juga membantah melibatkan Babinsa untuk pemenangan pemilu presiden.
"Mereka (TNI) profesional, tidak ada yang bisa mengatur-atur," katanya. Menurut Hatta, isu ini merupakan praktik pecah belah. "Jangan seret-seret polisi dan tentara," ujar dia.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti Fahmi Habcy menyarankan tim sukses pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla mengirimkan surat protes resmi kepada TNI, KPU, Bawaslu, dan Presiden terkait dugaan keterlibatan Babinsa memengaruhi pilihan warga.
Fahmi mengatakan, dugaan keterlibatan Babinsa dalam mendata pemilih Pilpres dan preferensi pilihannya menimbulkan keraguan tentang netralitas TNI/Polri sebagaimana telah dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. "Pilpres 2014 ini hendaklah berjalan dengan jujur, adil, dan profesional," katanya.
TNI sudah menyatakan sikap terkait isu ini. Dua personel mereka juga sudah dijatuhi sanksi, tahanan dan penundaan kenaikan pangkat. Meski demikian, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan tidak ada pelanggaran pemilu dalam kasus ini, merujuk pernyataan dari Badan Pengawas Pemilu.(kpc/pog)
BAGIKAN:
KOMENTAR
Copyright © 2014-2024 bengkalisone.com, All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified
Beranda
Tentang Kami
Disclaimer
Pedoman Media Siber
Iklan
RSS
