Baru Disahkan, UU Pilkada akan Digugat ke MK Pekan Depan
Jumat, 26 September 2014 10:33
BAGIKAN:
Jakarta, PESISIRONE.COM - UU Pilkada yang menyatakan Kepala Daerah
dipilih oleh DPRD akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permintaan
uji materi UU Pilkada itu dilakukan perwakilan buruh dan bupati-bupati.
"Saya akan mengajukan uji meteri UU Pilkada via DPRD mewakili 17 buruh harian, lembaga survei dan bupati serta DPRD," ujar kuasa hukum penggugat, Andi Asrun, kepada wartawan, Jumat (26/9/2014).
Pendaftaran gugatan itu rencananya akan dilakukan hari Senin 29 September. Menurut Asrun, UU pilkada yang baru saja disahkan tadi malam menghianati kehendak demokrasi.
"UU pilkada via DPRD mengkhianati Hak Pilih Rakyat untuk memilih kepala daerah dalam sebuah pesta demokrasi," ujarnya.
Lanjut, dia mengatakan Pilkada via DPRD merupakan wujud dari sentralusasi kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat.
"Efek paling buruk adalah menyuburkan praktik politik uang yang terukur di
DPRD," ucapnya. (Detik/POG)
"Saya akan mengajukan uji meteri UU Pilkada via DPRD mewakili 17 buruh harian, lembaga survei dan bupati serta DPRD," ujar kuasa hukum penggugat, Andi Asrun, kepada wartawan, Jumat (26/9/2014).
Pendaftaran gugatan itu rencananya akan dilakukan hari Senin 29 September. Menurut Asrun, UU pilkada yang baru saja disahkan tadi malam menghianati kehendak demokrasi.
"UU pilkada via DPRD mengkhianati Hak Pilih Rakyat untuk memilih kepala daerah dalam sebuah pesta demokrasi," ujarnya.
Lanjut, dia mengatakan Pilkada via DPRD merupakan wujud dari sentralusasi kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat.
"Efek paling buruk adalah menyuburkan praktik politik uang yang terukur di
DPRD," ucapnya. (Detik/POG)
BAGIKAN:
KOMENTAR
Senin, 06 Mei 2024 14:10
DPC HNSI Rohil Siap Dukung Pemerintah Jaga Kamtibmas Kondusif Jelang Pemilukada 2024
Copyright © 2014-2024 bengkalisone.com, All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified
Beranda
Tentang Kami
Disclaimer
Pedoman Media Siber
Iklan
RSS
