- Home
- Hukum & Kriminal
- Jaksa Usut Dugaan Korupsi Disdukcapil Meranti
Jaksa Usut Dugaan Korupsi Disdukcapil Meranti
Sabtu, 08 Februari 2014 15:49
BAGIKAN:
MERANTI (POG) - Penanganan tindak pidana korupsi pembangunan empat Kantor UPTD Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti, terus berlanjut. Kasus yang menyeret mantan Kadisdukcapil Df, kini dalam tahap melengkapi berkas penyidikan.
Untuk melengkapi berkas penyidikan kasus ini, tim penyidik Kejaksaan Negeri Bengkali melalui Cabang Kejaksaan Selatpanjang telah memeriksa tiga saksi lainnya yang kemaren berhalangan hadir.
Dengan telah diperiksanya ketiga saksi ini, diharapkan bisa mempercepat proses hokum terkait penanganan kasus korupsi pembangunan empat unit kantor UPTD Disdukcapil Meranti tersebut.
Penegasan ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis melalui Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Selatpanjang, Zainur Arifin Syah, SH, MH, kepada sejumlah wartawan di kantor Cabang Kejaksaan Selatpanjang.
"Tidak ada niat kita untuk mengulur-ngulur proses hokum kasus ini. Saat ini kita sedang melakukan penyidikan lebih intensif terhadap sejumlah saksi lain, untuk melengkapi berkas kasus ini untuk segera di bawa ke proses pengadilan," katanya.
Sedangkan dari proses penyidikan yang terus dilakukan pihaknya, tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain yang akan di seret untuk diproses secara hukum berlaku.
Menurutnya, pihaknya tidak akan mengulur-ngulur proses hokum kasus korupsi yang merugakan Negara sebesar 200 juta rupaiah tersebut. Kasus ini jelas-jelas mengarah pada tindak pidana korupsi yang mengharuskan tim penegak hokum untuk melakukan proses hokum sesuai dengan ketentuan UU.
Hanya saja, dalam prosesnya tentu membutuhkan waktu karena harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Disamping itu, proses pemeriksaan saksi-saksi, juga memerlukan waktu karena sejumlah saksi yang dipanggil, tidak berada ditempat.
Tim penyidik tentunya tidak gegabah untuk memproses kasus ini tanpa didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Untuk itu, semua pihak diharapkan bisa menyikapi upaya penegakan hukum ini secara arif.
Kejaksaan tidak akan kasus-kasus korupsi ini berlarut-larut tanpa ada keputusan tetap sebagai bukti tegaknya supermasi hukum. Diupayakan triwulan pertama kasus ini sudah siap untuk diproses dipengadilan.
"Soal konsekuensi proses hukumnya, biarlah pengadilan yang memutuskan. Yang jelas, sebagai penyidik kita akan proses siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Kita optimis, dipersidangan nanti semua akan terkuak dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain," katanya.
Menyinggung nilai kasus korupsi yang relative kecil dan sudah dikembalikannya nilai kerugian Negara, Zainur mengatakan unsur-unsur yang membangun kasus korupsi ini sudah terpenuhi untuk diproses secara hukum. Dengan demikian, tidak ada alasan ataupun aturan yang melarang tim penyidik untuk memproses secara hokum kasus ini.
Penanganan kasus korupsi yang menyeret DF, Asisten I Sekdakab Meranti ini bermuara dari pengerjaan proyek rehab gedung Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) itu berjumlah 4 unit yang berlokasi di empat Kecamatan.
Dari pelaksanaan proyek rehab empat gedung tersebut, penyidik cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Selatpanjang mencatat kerugian negara sekitar Rp200 juta lebih. Saat ini Kejaksaan Negeri Bengkalis di Selatpanjang menahan dua tersangka yakni Df yang menjabat sebagai Kepala Disdukcapil dan Mr sebagai PPHP. (pog/don)
Untuk melengkapi berkas penyidikan kasus ini, tim penyidik Kejaksaan Negeri Bengkali melalui Cabang Kejaksaan Selatpanjang telah memeriksa tiga saksi lainnya yang kemaren berhalangan hadir.
Dengan telah diperiksanya ketiga saksi ini, diharapkan bisa mempercepat proses hokum terkait penanganan kasus korupsi pembangunan empat unit kantor UPTD Disdukcapil Meranti tersebut.
Penegasan ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis melalui Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Selatpanjang, Zainur Arifin Syah, SH, MH, kepada sejumlah wartawan di kantor Cabang Kejaksaan Selatpanjang.
"Tidak ada niat kita untuk mengulur-ngulur proses hokum kasus ini. Saat ini kita sedang melakukan penyidikan lebih intensif terhadap sejumlah saksi lain, untuk melengkapi berkas kasus ini untuk segera di bawa ke proses pengadilan," katanya.
Sedangkan dari proses penyidikan yang terus dilakukan pihaknya, tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain yang akan di seret untuk diproses secara hukum berlaku.
Menurutnya, pihaknya tidak akan mengulur-ngulur proses hokum kasus korupsi yang merugakan Negara sebesar 200 juta rupaiah tersebut. Kasus ini jelas-jelas mengarah pada tindak pidana korupsi yang mengharuskan tim penegak hokum untuk melakukan proses hokum sesuai dengan ketentuan UU.
Hanya saja, dalam prosesnya tentu membutuhkan waktu karena harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Disamping itu, proses pemeriksaan saksi-saksi, juga memerlukan waktu karena sejumlah saksi yang dipanggil, tidak berada ditempat.
Tim penyidik tentunya tidak gegabah untuk memproses kasus ini tanpa didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Untuk itu, semua pihak diharapkan bisa menyikapi upaya penegakan hukum ini secara arif.
Kejaksaan tidak akan kasus-kasus korupsi ini berlarut-larut tanpa ada keputusan tetap sebagai bukti tegaknya supermasi hukum. Diupayakan triwulan pertama kasus ini sudah siap untuk diproses dipengadilan.
"Soal konsekuensi proses hukumnya, biarlah pengadilan yang memutuskan. Yang jelas, sebagai penyidik kita akan proses siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Kita optimis, dipersidangan nanti semua akan terkuak dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain," katanya.
Menyinggung nilai kasus korupsi yang relative kecil dan sudah dikembalikannya nilai kerugian Negara, Zainur mengatakan unsur-unsur yang membangun kasus korupsi ini sudah terpenuhi untuk diproses secara hukum. Dengan demikian, tidak ada alasan ataupun aturan yang melarang tim penyidik untuk memproses secara hokum kasus ini.
Penanganan kasus korupsi yang menyeret DF, Asisten I Sekdakab Meranti ini bermuara dari pengerjaan proyek rehab gedung Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) itu berjumlah 4 unit yang berlokasi di empat Kecamatan.
Dari pelaksanaan proyek rehab empat gedung tersebut, penyidik cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Selatpanjang mencatat kerugian negara sekitar Rp200 juta lebih. Saat ini Kejaksaan Negeri Bengkalis di Selatpanjang menahan dua tersangka yakni Df yang menjabat sebagai Kepala Disdukcapil dan Mr sebagai PPHP. (pog/don)
BAGIKAN:
BACA JUGA
PUPR Bengkalis Tampilkan Jembatan Pulau Sumatra di Malam 27 Ramadan
BENGKALIS - Dalam rangka memeriahkan Festival Budaya Lampu Colok tahun 1445 Hijriyah/2024 Masehi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis m
Bhabinkamtibmas Desa Tasik Serai Goro Bersama Masyarakat Dan Sampaikan Pemilu Damai
PINGGIR - Kegiatan gotong royong (goro) yang dilakukan oleh kalangan masyarakat Indonesia merupakan salah satu budaya bangsa yang sudah ada semenjak dahulu
Innalilahi wa Innailaihi rojiun, Kepala Dinas Koperasi Bengkalis Tutup Usia.
BENGKALIS - Ir H Herliawan MSi, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkalis meninggal dunia. Almarhum dikenal sebagai sosok pe
Babinsa Koptu Yudha Pratama Lakukan Pemantauan PMK di Desa Sialang Pasung
MERANTI - Koramil 02 / Tebing Tinggi, Kodim 0303 / Bengkalis, Babinsa Koptu Yudha Pratama mengunjungi Peternak Sapi di Desa Binaan yaitu Desa Sialang Pasung, Kecamatan Rang
KOMENTAR
Copyright © 2014-2024 bengkalisone.com, All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified
Beranda
Tentang Kami
Disclaimer
Pedoman Media Siber
Iklan
RSS
