Politisi PAN Tuding Pemkab tak Tranparan soal Rasionalisasi

Senin, 17 Oktober 2016 15:31

BENGKALIS -Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Bengkalis Fakhrul Nizam ST menyoroti prilaku Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab bengkalis yang dinilai tidak transparan menyikapi defisit anggaran di APBD tahun 2016 ini.

"TAPD harus transparan kepada DPRD serta ke public menyangkut defisit anggaran tahun 2016 ini. Setelah kita coba telusuri, pemotongan atau rasionalisasi anggaran hanya dilakukan pada belanja langsung (kegiatan pembangunan,red), sementara untuk belanja tidak langsung tidak dirasionalisasi,"pungkas Fakhrul Nizam, Senin (17/10/2016) diruang Fraksi PAN.

Diutarakannya, seharusnya dalam melaksanakan rasionalisasi dengan melakukan pemotongan anggaran dan kegiatan juga harus dilakukan pada pembiayaan belanja tidak langsung. Malahan yang terjadi justru sebaliknya, pembiayaan kegiatan pembangunan yang notabene belanja langsung dirasionaliasi antara 20 sampai 30 persen disetiap SKPD. Padahal belanja langsung yang tidak lain adalah kegiatan pembangunan berupa proyek dan bersentuhan langsung dengan masyarakat jadi berkurang.

Lantas tukas Fakhrul, dengan asumsi sementara dari Dinas Pendapatan Daerah Bengkalis bahwa penerimaan pendapatan tahun 2016 mencapai Rp 3,2 trilyun, dimana Rp 1,8 trilyun untuk belanja tidak langsung dan Rp 1,4 trilyun belanja langsung. Artinya, melihat angka tersebut, TAPD Pemkab Bengkalis tidak melakukan rasionalisasi pada belanja tidak langsung.

"Ini sangat ironis, kita khwatir pada akhir tahun anggaran akan terjadi gejolak. Karena beban belanja tidak langsung yang lebih didominasi pada gaji, insentif PNS, belanja alat tulis kantor, surat perintah perjalanan dinas (SPPD) serta pembiayaan program ADD, UED-SP dan Inbup PPIP masuk dalam belanja tidak langsung,"ujar Fakhrul.

Dilanjutkannya, sekitar 150-an proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan anggaran sekitar Rp 360-an milyar tidak jadi dilelang dan dilakukan rasionalisasi, demikian juga kegiatan belanja langsung dihampir semua SKPD dirasionalisasi. Sementara pihak TAPD bengkalis masih menggunakan asumsi bahwa hutan pemerintah pusat ke Kabupaten Bengkalis masih ada sekitar Rp 800-an milyar yang belum dibayar sejak beberapa tahun lalu.

"Kita menilai, bahwa dalam defisit APBD tahun ini kepentingan masyarakat dikorbankan, sementara kebutuhan dan anggaran yang juga dinilai terlalu boros yaitu belanja tidak langsung nyaris tidak dikurangi. Kalau tidak dilakukan rasionalisasi disemua sektor dan pembiayan, kita khawatir diakhir tahun anggaran bakal muncul masalah,"tutup Fakhrul memberikan alasan.(Gus)