Kecam Kabag Keuangan, DPRD Sebut Wako Dumai Rekayasa RAPBD

Jumat, 21 Februari 2014 17:51

BAGIKAN:

Paripurna DPRD Dumai

DUMAI, POG - Sejumlah Anggota DPRD Kota Dumai mengecam pernyataan Kabag Keuangan Pemko Dumai, Harman yang masih tetap ngotot memasukkan anggaran pembangunan masjid terapung dalam struktur APBD Kota Dumai 2014 yang saat ini telah diserahkan ke Tim Verifikasi di Provinsi Riau.

Dalam argumentasinya kepada Anggota DPRD Kota Dumai yang hadir dalam rapat di DPRD Dumai, Jumat (21/2/14), Harman mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan antara TAPD dan Banggar terhadap RAPBD Kota Dumai Tahun 2014.

Terkait permasalahan DPAL, Kabag Keuangan Pemko Dumai Harman mengatakan, perlu dikaji lebih dalam lagi. "Mari kita baca sama-sama aturan yang ada di Permendagri apakah DPAL itu dibenarkan atau tidak, dan apakah DPAL diterima dengan alasan seperti force majeoure atau lain sebagainya," ungkapnya.

Mendengar pernyataan tersebut, Anggota DPRD kota Dumai Khairul Saleh mengingatkan agar Walikota mematuhi aturan main terkait anggaran yang telah ditetapkan dalam RAPBD Kota Dumai Tahun 2014 dalam Rapat Paripurna beberapa waktu lalu.

Menurut Khairul Saleh, Rapat Paripurna merupakan keputusan tertinggi dan bersifat final.

"Paripurna tanggal 12 Februari 2014 kemarin merupakan keputusan tertinggi dan bersifat final, Jadi jangan mengulur-ulur waktu lagi dengan berbagai alasan," tegasnya,

Menurut dia, ini salah satu gambaran pihaknya untuk menyatakan sikap. Apabila Walikota Dumai tidak menjalankan Perda, Dewan masih mempunyai hal lagi yaitu hak interpasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Masih kata Khairul, berdasarkan hasil rapat Banggar dan TAPD terhadap RAPBD Kota Dumai Tahun 2014 hasil rasionalisasi telah disepakati tidak menganggarkan Masjid Terapung dan DPAL dalam APBD 2014.

Namun kenyatannya struktur APBD Kota Dumai Tahun 2014 yang telah dikirim ke Provinsi Riau masih mencantumkan anggaran untuk pembangunan Masjid Terapung usulan dari Walikota Dumai Khairul Anwar.

"Saya masih ingat pidato Walikota Dumai yang mengucapkan terimakasih kepada Tim Banggar dan TAPD yang telah bertumpus lumus membahas APBD 2014. Tapi ternyata bawahannya merekayasa lagi untuk memasukkan Masjid terapung di APBD 2014. Jadi apa harga diri lembaga DPRD ini," jelasnya.

Untuk itu lanjut Kahirul, setelah APBD Kota Dumai di evaluasi oleh Gubernur Riau, lembaga DPRD akan kembali bersama-sama membahas hasil evaluasi tersebut karena Walikota dinilai telah menyalahi persetujuan bersama di Paripurna.

"Setelah di Evaluasi nanti kita bahas bersama-sama di dewan dan kita keluarkan anggaran untuk pembangunan masjid tersebut karna telah menyalahi persetujuan bersama di paripurna," tegasnya.

Informasi yang beredar dari sekitaran Pemko Dumai mengatakan dalam Tim verifikasi Provinsi dalam waktu dekat akan panggil TAPD dan Banggar untuk tengahi kisruh pengesahan APBD Dumai 2014.

Artinya pihak Provinsi Riau telah mencurigai atau mengetahui ada hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh TAPD dan Banggar terkait pembahasan APBD kota Dumai tahun 2014. (pog/zie)

BAGIKAN:

Musim Penghujan Rentan Diare, Begini Penjelasannya

BENGKALIS � Disamping penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang sering diderita oleh ribuan masyarakat Bengalis, pada saat kabut asap melanda Negeri Junjungan, Diar

P2TP2A Harap Pelaku Pembuangan Bayi di Kuala Alam Secepatnya Ditangkap

BENGKALIS -Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bengkalis berharap pihak Kepolisian mengusut tuntas dan menangkap pelaku pembuang bayi yang dite

PIK-R Nuansa SMANSA Solusi Masalah Para Remaja

BENGKALIS -Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang bermukim di SMAN 1 Bengkalis siap menjadi sahabat sejati sekaligus memberikan solusi berbagai macam masalah bagi remaja

PKMJ Bengkalis Salurkan Bantuan Atap Seng Di Siak Kecil

BENGKALIS- Paguyuban Keluarga Masyarakat Jawa (PKMJ) Kabupaten Bengkalis menyalurkan bantuan 180 keping atap seng yang diperuntukkan untuk Sanggar Seni Paguyuban Jawa dan Mushalla