Fraksi PDI P Restorasi DPRD Bengkalis Dukung Ranperda APBD 2015

Rabu, 17 Desember 2014 20:49
KaDe: Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat dan Berikan Kebijakan Pro Rakyat.
BAGIKAN:
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Kaderismanto
BENGKALIS - Fraksi PDI P (Perjuangan) Restorasi DPRD Kabupaten Bengkalis mendukung Rancangan Peraturan Daerah Tentang Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten bengkalis Tahun Anggaran 2015.

Penegasan dukungan itu dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Kaderismanto setelah mendengar penyampaian nota penghantar Rancangan Perda APBD Tahun 2015 oleh Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh pada rapat Paripurna DPRD, Selasa (16/12) lalu.

"Sangat mendukung. Idealnya, harapkan kami dalam APBD tahun 2015 lebih mengedepankan semangat efiesiensi dan produktifitas yang mengacu pada aturan dan kebijakan menuju kepada peningkatan ekonomi masyarakat secara riil, adil dan merata," tegas Kaderismanto saat berbincang-bincang sejumlah wartawan, Rabu (17/12) di bengkalis.

Politisi Senior, Partai berlambang kepala banteng moncong putih ini menilai, Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan lagi kebijakan efektif dan produktif dalam prosses percepatan pembangunan baik pisik, sdm dan ekonomi kerayatan.

"Artinya, agar pemerintah memberikan kebijakan benar benar pro rakyat dan memprioritaskan tingkat kesejahteraan masyarakat negeri junjungan ini," tegas pria kerap disapa 'KaDe' ini.

Disamping itu, KaDe juga menekankan kepada pemerintah agar lebih serius menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada selama ini. Diantaranya permasalahan guru honorer sekolah di negeri junjungan ini dengan jumlah lebih kurang 1.500 orang hingga kini masih melalui SK kepala Sekolah (kepsek).

"Lakukan peningkatan kesejahteraan guru honorer sekolah tersebut. Dengan peningkatan itu maka dampaknya juga pada mutu pendidikan sekolah kedepan lebih baik lagi," terang pria berpawakan kecil ini dengan nada diplomatis.

Selanjutnya, terhadap program desa agar dilakukan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan sehingga kedepan setiap desa dapat membuat program desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDes) dapat terlaksana secara optimal demi kesejahteraan masyarakat desa yang lebih terukur dan maksimal. 

Dan Permasalahan buruh di Kabupaten Bengkalis ini juga menjadi perhatian serius, tegas KaDe. sehingga tercipta terkondisikan iklim investasi yang kondusif dan wujutkan kesejahteraan buruh sesuai atauran yang berlaku.

"Komitmen Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bengkalis semaksimal mungkin memperjuangkan kebijakan pro rakyat untuk kesejahteraan rakyat," pungkas KaDe.(boc/red)

BAGIKAN:
KOMENTAR