Fraksi PDI P Restorasi DPRD Bengkalis Dukung Ranperda APBD 2015
Rabu, 17 Desember 2014 20:49
KaDe: Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat dan Berikan Kebijakan Pro Rakyat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Kaderismanto
BENGKALIS
- Fraksi PDI P (Perjuangan) Restorasi DPRD Kabupaten Bengkalis
mendukung Rancangan Peraturan Daerah Tentang Aggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten bengkalis Tahun Anggaran 2015.
Penegasan
dukungan itu dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis,
Kaderismanto setelah mendengar penyampaian nota penghantar Rancangan
Perda APBD Tahun 2015 oleh Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh pada rapat
Paripurna DPRD, Selasa (16/12) lalu.
"Sangat mendukung.
Idealnya, harapkan kami dalam APBD tahun 2015 lebih mengedepankan
semangat efiesiensi dan produktifitas yang mengacu pada aturan dan
kebijakan menuju kepada peningkatan ekonomi masyarakat secara riil, adil
dan merata," tegas Kaderismanto saat berbincang-bincang sejumlah wartawan, Rabu (17/12) di bengkalis.
Politisi Senior, Partai
berlambang kepala banteng moncong putih ini menilai, Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan lagi kebijakan efektif dan produktif dalam prosses percepatan
pembangunan baik pisik, sdm dan ekonomi kerayatan.
"Artinya,
agar pemerintah memberikan kebijakan benar benar pro rakyat dan
memprioritaskan tingkat kesejahteraan masyarakat negeri junjungan ini,"
tegas pria kerap disapa 'KaDe' ini.
Disamping itu, KaDe juga
menekankan kepada pemerintah agar lebih serius menyelesaikan berbagai
permasalahan yang ada selama ini. Diantaranya permasalahan guru honorer
sekolah di negeri junjungan ini dengan jumlah lebih kurang 1.500 orang
hingga kini masih melalui SK kepala Sekolah (kepsek).
"Lakukan
peningkatan kesejahteraan guru honorer sekolah tersebut. Dengan
peningkatan itu maka dampaknya juga pada mutu pendidikan sekolah kedepan
lebih baik lagi," terang pria berpawakan kecil ini dengan nada
diplomatis.
Selanjutnya, terhadap program desa agar dilakukan
pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan sehingga kedepan setiap desa
dapat membuat program desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Desa (RPJMDes) dapat terlaksana secara optimal demi
kesejahteraan masyarakat desa yang lebih terukur dan maksimal.
Dan
Permasalahan buruh di Kabupaten Bengkalis ini juga menjadi perhatian
serius, tegas KaDe. sehingga tercipta terkondisikan iklim investasi yang
kondusif dan wujutkan kesejahteraan buruh sesuai atauran yang berlaku.
"Komitmen
Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bengkalis semaksimal mungkin
memperjuangkan kebijakan pro rakyat untuk kesejahteraan rakyat," pungkas
KaDe.(boc/red)
KOMENTAR