MERANTIONE, POG - Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir meminta kepada jajaran lintas Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Meranti lebih tanggap dengan perkembangan dinamika sosial pembangunan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. 

Sebagai daerah yang sedang membangun, konflik dinamika sosial akan menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan sebagai dampak akumulasi reaksi masyarakat dalam menyikapi percepatan program pembangunan. 

Untuk itu, tentunya harus disikapi secara objektif dengan tidak memunculkan konflik yang lebih tajam. Apalagi dalam beberapa bulan terahir, Meranti baru dilanda musibah bencana alam kebakaran hutan dan lahan yang menggiring terjadinya mitigasi kawasan perkebunan. 

Kondisi ini tentunya akan semakin menyulitkan masyarakat dan sewaktu-waktu bisa menyisakan celah kerawanan social. Dengan demikian, bila tidak disikapi secara arif dan bijsana akan turut menganggu stabilitas program pembangunan.

"Kita minta jajaran SKPD untuk lebih tanggap dengan dinamika social yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Jadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Sikapi dinamika secara cerdas dan jangan membangun konflik dengan masyarakat," katanya, kemarin.

Untuk itu, kata Bupati Kepulauan Meranti, tanggalkan sikap ego sektoral dan serap aspirasi masyarakat dengan membangun system kerja yang lebih baik, akuntabel dan transparan. Dengan demikian, proses pembangunan akan semakin terwujud lagi.

Menurutnya, saat ini Meranti memang sedang giat-giatnya membangun diberbagai sector. Dengan mengoptimalkan kekuatan dana APBD dan berbagai program shering budget anggaran baik dari APBD Propinsi maupun APBN, Pemkab Meranti berupaya untuk menggesa percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur diberbagai pelosok pedesaan. 

Meskipun demikian, upaya ini tentunya sangat terbatas mengingat kecilnya kemampuan anggaran yang tersedia. Konsekuensinya, program pembangunan harus dilakukan secara bertahap melalui proses yang panjang. 

Kalaupun dalam penyusunan program pembangunan, Pemkab tetap menerapkan kosnep bottom-up, hal ini tidak semua usulan masyarakat dalam musrembang dapat terakomodir. 

"Konsep skala prioritas tetap menjadi acuan dalam menggerakkan roda pembangunan. Untuk itu, semua pihak diharapkan bisa menyikapinya secara cerdas. Secara bertahap, Pemkab Meranti tetap konsen untuk terus menggesa percepatan pembangunan infratsruktur sesuai dengan keiniginan masyarakat," jelasnya. 

Menurutnya, bagaimanapun juga, pembangunan harus melalui proses panjang jadi realisasinya tetap dilakukan secara bertahap. Menyinggung langkah pemkab Meranti dalam menyikapi dampak mitigasi karhutla, Bupati mengatakan ada beberapa program yang akan dilaksanakan pemkab. 

Untuk mendukung masyarakat dalam membangun kembali perkebunan sagu, karet dan kelapa yang habis terbakar, Pemkab melalui instansi terkait berupaya melakukan pembangunan kembali kawasan perkebunan masyarakat, sesuai dengan usaha perkebunan yang dikembangkan masyarakat. 

Meskipun demikian, upaya ini dilakukan dengan cara bertahap dan disinergikan dengan program pemerintah Provinsi maupun pusat. Dengan demikian, alokasi pengelolaan anggarannya akan lebih maksimal. Soal bagaimana spesifikasi tekhninya, ini menjadi bagian kerja instansi SKPD terkait. 

"Program pemulihan kembali perkebunan yang terbakar, tetap kita lakukan. Upaya ini tentunya merupakan program jangka panjang Pemkab Meranti. Dan untuk jangka pendeknya, kita berupaya memberdayakan masyarakat yang kebunya terbakar melalui program padat karya," ungkapnya. 

Diharapkan dengan upaya ini, masyarakat yang terkena dampak mitigasi karhutla memilki sumber pendapatan yang bisa menjadi penopang ekonomi keluarganya. Dan program ini akan melibatkan jajaran satker di lingkungan Pemkab Meranti.

Disisi lainnya, Pemkab Meranti juga berharap korporasi atau swasta yang melakukan aktifitas usahanya di Meranti juga memiliki kepedulian yang sama untuk membantu Pemkab dalam mengatasi dampak social mitigasi karhutla. 

Kebijakan ini dilakukan sebagai investasi social perusahaan swasta terhadap aktifitas usahanya di Meranti. Dengan demikian, meskipun tidak dapat menjawab seluruh persoalan dampak social mitigasi karhutla, minimal bisa mengembalikan spirit masyarakat korban karhutla untuk bisa lebih optimis untuk membangun dan bangkit dari keterpurukan social dan ekonomi. 

"Kita berharap, ada upaya keterlibatan korporasi dan perusahaan swasta di Meranti untuk ikut membantu pemkab dalam menyiasati krisis social dari mitigasi karhutla ini. Kalau semua pihak bisa saling bahu membahu, kerja ini akan semakin ringan dan masyarakat bisa cepat bangkit dari mitigasi karhutla," pungkasnya. (adv/hms)